Sejarah Singkat


Sejarah Singkat

SEJARAH KECAMATAN TAMBUSAI

Kecamatan Tambusai berasal dari Nama Kerajaan Tambusai pada masa Kolonial Belanda. Dimasa kerajaan Tambusai yang diperintah oleh raja yang ke XIV yakni Sri Sulthan Ibrahim yang diberi gelar Duli yang dipertuan besar. Pada masa pemerintahan nya Agama Islam sangat berkembang pesat disepanjang sungai Rokan yang disiarkan oleh Mubaligh-mubaligh yang datang dari  Aceh. Walaupun pengaruh Agama Hindu  masih terasa dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upacara-upacara adat. Namun agama Islam sangat diterima oleh masyarakat.

Karena agama Islam sudah dianut oleh masyarakat di kerajaan Tambusai, maka disetiap Kerapatan Negri, Raja dan para Staf nya bersidang  selalu mengikut sertakan golongan Agama. Dimana golongan agama ini disebut sebagai Imam. Pada masa pemerintahan raja yang diberi gelar  Imam ini adalah Imam Maulana Kali, yang berasal dari Kerajaan Rambah yang tidak jauh dari Kerajaan Tambusai.

Imam maulana Kali memiliki seorang Istri yang bernamaa Munah yang  berasal dari nagari Tambusai yang bersuku Kandang Kopuh. Dan memiliki seorang putra yang bernama Muhammad Saleh. Dimana Muhammad saleh ini lah yang disebut Tuanku Tambusai . Yang lahir di Dalu-Dalu Pada Tanggal 5 November 1784. Dan dikenal sebagai Pahlawan Nasional dari Riau.

Tuanku Tambusai memiliki  bukti sejarah Benteng tujuh lapis yang berada di  Dalu-dalu, Kecamatan Tambusai sekitar 23 km dari makam raja-raja Rambah atau 35 Km dari Ibukota Kabupaten Rokan Hulu. Benteng tanah yang dibuat masyarakat dalu-dalu pada zaman penjajahan Belanda, atas petuah Tuanku Tambusai di atas bumbun tanah ditanam bambu atau aur berduri. Di sekitar daerah dalu-dalu ini juga terdapat beberapa benteng-benteng yang disebut Kubu.

Benteng ini terdiri dari tujuh lapis dengan gundukan tanah mencapai tinggi 11 meter yang ditanam AUO Duri (Bambu Berduri), tahun 1838 – 1839. Letkol Michele datang ke Dalu-dalu untuk menaklukkan benteng, akhirnya benteng dapat dikuasai, dan Tuanku Tambusai bersamaan dengan sebagian prajurit meninggalkan benteng pada tanggal 28 Desember 1839 menuju Negeri Sembilan Malaysia melalui sungai Batang Sosah yang persis berada di pinggiran Benteng Tujuh lapis. Dan beliau meninggal di Negri Sembilan Malaysia.

Karna kegigihan perjuangan Tuanku Tambusai oleh Belanda diberi gelar kepadanya ”De Padrische Tijger Van Rokan” berarti Harimau Padri dari Rokan. Selain Tuanku Tambusai Sultan Zainal Abidin juga pernah menggunakan Benteng ini dalam melawan pemberontak negeri. Sekarang Benteng ini sudah tidak terlihat bentuk aslinya.

Benteng Tujuh Lapis bertembok tebal, kokoh tujuh lapis, diperkuat dengan tanaman bambu berduri (aur duri) dan parit sedalam sepuluh meter. Benteng ini luasnya menyamai sebuah kampung. Dengan nilai perjuangan yang melekat pada benteng ini, menjadikannya sebagai salah satu objek wisata budaya dan peninggalan sejarah perjuangan masyarakat Riau menentang penjajah.

Kecamatan Tambusai dahulunya  sejak Indonesia Merdeka sudah ada, tapi pada waktu itu Kecamatan Tambusai masih berinduk di Kabupaten Kampar. pada saat sekarang sudah berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukota Pasir Pengaraian, karna terjadi pemekaran  Kabupaten Rokan Hulu dengan proses yang sangat panjang maka pada tahun 1999 lah baru dapat diwujudkan.

Setelah Indonesia merdeka Tahun 1945, wajah Rokan Hulu mulai berubah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 Nomor 10/GM/STE/49, kewedanaan Pasir Pengarayan dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Kampar dengan ibu kota Pekanbaru.  Selain itu, tiga daerah lain, yaitu Pelalawan, Bangkinang, dan Pekanbaru luar kota, ikut masukkan menjadi kewedanaan. berada di Kabupaten Kampar.

 Pada masa itu, Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai dari keinginan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya para tokoh untuk membentuk sebuah Kabupaten sudah lama muncul, hal ini  terbukti dari beberapa dokumen sejarah, Salah satu dokumen sejarah itu adalah rekomendasi hasil musyawarah besar (Mubes) masyarakat Rokan Hulu di Pasir Pengarayan yang dilaksanakan pada tahun 1962 silam, pertemuan itu dihadiri oleh para petinggi di masing-masing luhak yang ada di Rokah Hulu. Rekomendasi dari Mubes tersebut adalah agar daerah Eks Wedanaan Pasir Pengarayan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten daerah TK II Rokan Hulu, namun akhirnya kandas karena kuatnya rezim yang berkuasa pada saat itu, tidak ada pemekaran wilayah, Pada masa itu Kecamatan Tambusai sudah terbentuk dengan ibu kota Dalu-Dalu, dengan Kabupaten Kampar. dan selang lebih kurang 6 tahun kemudian keinginan itupun muncul kembali pada Musyawarah Besar tahun 1968, namun lagi-lagi gagal untuk mewujudkan Kabupaten.

Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26.525, tanggal 26 Mei 1997. Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I. Itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu berkenalan dengan system administrasi Negara. Dua tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan kembali terjadi. Seiring dengan maraknya gelombang reformasi di segala bidang, dan otonomi daerah di canangkan, banyak tokoh Rokan Hulu yang menuntut status tersendiri bagi daerahnya. Tokoh-tokoh Rokan Hulu menghendaki wilayahnya terpisah dari kabupaten Kampar. Mereka berpendapat, jika Rokan Hulu terpisah dari Kabupaten Kampar,  kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Apalagi, jarak ibu kota Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu relatif cukup jauh sehingga menjadi kendala serius bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.

Tak hanya itu, faktor historis juga berperan sebagai pendorong keinginan masyarakat Rokan Hulu untuk berdiri sendiri. sebab, daerah Rokan Hulu adalah eks kewedanaan Pasir Pengarayan dan telah berdiri sendiri. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, daerah Rokan Hulu pernah menjadi daerah otonom dengan pemerintahan Kerajaan Rokan, sedangkan Dari sisi kebudayaan, Rokan Hulu juga punya alasan untuk berdiri sendiri. Rokan Hulu memiliki kultur, bahasa, serta adat istiadat yang berbeda dari induknya. Dan, yang paling utama, factor ketertinggalan, baik dari segi pengembangan sumber daya manusia (SDM) maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA), dibandingkan dengan daerah lain di Riau. Akhirnya berimbas pula pada rendahnya tingkat perkembangan perekonomian masyarakat. Tokoh-tokoh intelektual dan masyarakat Rokan Hulu menyadari, hanya dengan adanya kabupaten tersendiri, berbagai ketertinggalan itu dapat dikejar. Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh, yang didukung semua lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya diresponspemerintah pusat.

Seiring datangnya era reformasi di Indonesia membuat kesempatan untuk membentuk sebuah kabupaten itu terbuka lebar. Proses teknis pembentukan Kabupaten Rokan Hulu diawali dengan masuknya usulan pembentukan Kabupaten. Panitia pembentukan Kabupaten Rokah Hulu bekerja keras siang dan malam, sehingga pada tanggal 16 Mei 1999 panitia telah dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Rokan Hulu ke DPRD Kbupaten Kampar yang berjumlah 210 lembar aspirasi yang berasal dari berbagai elemen masyarkat: Ninik mamak/pemangku adat, Ulama, Cendikiawan, Pemuka masyarakat, Tokoh Pemuda, pemimpin organisasi kemasyarakatan. Selain itu disampaikan pula Aspirasi masyarakat tersebut kepada Bupati Kampar, Gubernur Riau dan DPRD  Propinsi Riau di Pekanbaru.
Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Gubernur Riau dengan surat nomor : 135/TP/1303 tanggal 3 juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kampar perihal usulan Kabupaten Rokah Hulu dan Pelalawan yang intinya meminta kepada Bupati Kampar untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya atas pemekaran kabupaten tersebut, dengan surat Gubernur diatas, DPRD Kabupaten Kampar memberikan Apresiasi yang positif terhadap pemekaran tersebut, sehingga pada tanggal 8 Juni 1999 mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Kampar yang menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan, ( kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun), munculnya kata Kecuali dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 disebabkan oleh surat DPRD Kampar yang kedua tersebut.

Dengan desakan berbagai elemen masyarakat, akhirnya Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan RUU nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan, Rokab HIlir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan kota Batam. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 disetujui, maka secara yuridis sejak itulah Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten otonom, namun baru diresmikan oleh Pemerintah sebagai Kabupaten Rokan Hulu dan 7  Kabupaten lainnya di riau pada tanggal 12 Oktober 1999.  Maka sejak itulah secara de facto maupun de yure Kabupaten Rokan Hulu resmi menjadi sebuah daerah Otonom dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004 yang menjadikan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sebagai bagian dari Kabupaten Rokan Hulu.

Sampai saat ini  telah dipimpin oleh beberapa orang Bupati yaitu : H. Nurhasyim, SH (Pj. Bupati Pertama), Drs. H.Ahmad (Pj. Bupati kedua), Kemudian H. Ramlan Zas, SH.MH dan Drs. H.Auni M Noor sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk Masa Jabatan 2001-2006, selanjutnya Drs. H.Ahmad , Msi. Dan H. Sukiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk Masa jabatan 2006-2011 dan untuk masa jabatn 2011-2016 dipimpin oleh Pasangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Drs. H.Ahmad, M.Si dan Ir.H.Hafith Syukri, MM. Sedangkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu untuk masa jabatan 2000-2004 yaitu Ali Lius-Masgaul Yunus,SH,MH-Ruslan Abdul Gani-Sukiman, untuk masa jabatan 2004-2009 yaitu Teddy Mirza Dal - H.Syafaruddin Poti,SH - H.Hasanudin Nst,SH dan pimpinan untuk masa jabatan 2009-2014 yakni H.Hasanudin Nst,SH - Nurkhalis,SE-Erizal,ST.

                   Kecamatan Tambusai memiliki jumlah penduduk ± 41.799 jiwa dengan kepadatan penduduk dengan rata-rata 37 jiwa / KM2. Sedangkan batas – batas wilayah kecamatan Tambusai adalah :

  •          Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Tambusai Utara
  •          Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba
  •          Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Kepenuhan
  •          Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatra Utara

 

 

Demkian Terima Kasih…